The Concept of Hand Catching Operations on Corruption Eradication Based on the Value of Justice (Decision Study Number 97 / Pid / Prad / PN Jkt.Sel)
DOI:
https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4446Keywords:
Corruption Crime, Hand-Catching, Justice Value, OperationAbstract
Abstrak: Maraknya penangkapan yang dilakukan oleh KPK, yang dikenal dengan Operation Catch Hand atau OTT, telah menimbulkan polemik legal. Wacana ini mengemuka diawal intensitas anggota DPR seperti Fahri Hamzah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) dalam pemberantasan korupsi, apakah mencerminkan nilai keadilan dan untuk menemukan konsep pemberantasan korupsi terkait pengumpulan barang bukti permulaan dengan Hand Catching Operation (OTT) yaitu sesuai dengan nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipidana dalam arti nilai keadilan yang pada hakikatnya merupakan upaya paksa, memperoleh hak warga negara, tetapi karena untuk kepentingan bukti bahwa sudah diatur dalam undang-undang, tindakan ini bisa dibenarkan.Kata Kunci: Kejahatan Korupsi; Penangkapan Tangan; Nilai Keadilan; Operasi Abstrack: The rise of arrests made by the KPK, known as Operation Catch Hand or OTT, has led to a polemic of whether it is legal or not. This discourse arose at the beginning of the intensity of DPR member Fahri Hamzah. The aim of the research is to analyze hand-catching operations (OTT) in the eradication of corruption, whether it reflects the value of justice and to find the concept of eradicating corruption related to preliminary evidence collection with Hand Catching Operation (OTT) that is in accordance with the value of justice. The research method used is normative research. The result of the research is that the implementation of the Catching Hand Operation conducted by the Corruption Eradication Commission is punished in terms of the value of justice which is essentially a forced attempt, accruing the right of citizens, but because it is for the sake of proof that it is regulated in law, this action can be justified.Kata Kunci: Corruption Crime; Hand-Catching; Justice Value; OperationReferences
Arsih, Budi, and C N Anisah, ‘Solutions Governance Diminish Corruption in Public Health Care Systems in Indonesia’, Health, 6.1 (2015), 55–71
Asyari, Fatimah, ‘Operasi Tangkap Tangan (Ott) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih Wtp Terkait Masalah Pelanggaran Hukum’, Legalitas, 2017
Barda, Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Prenada Media, 2018)
Barroso, Luis Roberto, ‘Here, There, & Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law & in the Transnational Discourse’, Boston College International & Comparative Law Review, 2012
Baseri, Bahran, and Bahran Buseri, ‘Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 2018 <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1972>
Budiarsih, and Anisah Che Ngah, ‘Challenges In The Health Care System in Malaysia and Indonesia’, Scientific Journal of PPI-UKM, 2.6 (2015), 278–81
Coovadia, Imraan, ‘Corruption’, Social Dynamics, 2019 <https://doi.org/10.1080/02533952.2019.1621027>
Djoko Sumaryanto, A, ‘The Implementation of Justice Collaborator at The Investigation Stage in East Java Regional Police’, 2019 <https://doi.org/10.2991/iscogi-17.2019.6>
Fernando, ‘Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Setya Novanto’ (Universitas Bhayangkara Jakarta, 2018)
Gautama, Mohammad Isa, ‘ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN OPERASI TANGKAP TANGAN PATRIALIS AKBAR DI MEDIA DARING LOKAL DAN NASIONAL’, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 2018 <https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.72>
Gustitia, Arleta, ‘Upaya Peningkatan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli’, Jurnal Litigasi, 20.1 (2020)
Hernawati, and Windu Gata, ‘Sentimen Analisis Operasi Tangkap Tangan KPK Menurut Masyarakat Menggunakan Algoritma Support Vector Machine , Naive Bayes Berbasis Particle Swarm Optimizition’, Faktor Exacta, 2019
Hidayat, Iman, ‘Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia’, LEX Spesialis, 14, 26–34
Hikmawati, Puteri, ‘Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case)’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 2018 <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.998>
Muhaimin, Muhaimin, ‘Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.275-288>
Nola, Luthvi Febryka, ‘Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK’, P3Di, 2013
Parikesit, Iqbal, Eko Soponyono, and Sukinta, ‘Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, Diponegoro Law Journal, 2017
‘Pasal 1 20 KUHAP’
‘Pasal 7 Ayat 1’
Plangiten, Maesa, ‘FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA’, Lex Crimen, 2013
Pratiwi, Nyoman Trisna Sari Indra, and Adiyaryani Ni Nengah, ‘PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN KRIMINAL DI INDONESIA’, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, 2019
R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., ‘KUHP DAN KUHAP’, in KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, 2014
R.A, Aan Saputra, I Made Sepud, and Simon Nahak, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN TANAH’, JURNAL PRASADA, 4.1 (2017), 32–41
Ramadhani, Wahyu, Said Iskandar, and Radhali Radhali, ‘Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh’, Syiah Kuala Law Journal, 2018 <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11604>
S Nusi, Hartati, ‘PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEBAGAI UPAYA PAKSA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA’, Lex Crimen, 2016
Sebayang, Sahri, ‘Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)’, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 2019
Suswantoro, Suswantoro, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2018 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>
‘TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI PENGECUALIAN TERHADAP PENANGKAPAN MENURUT KUHAP’, LEX PRIVATUM, 2016
Utama Ray Dio, I Made Arya; Sanjaya, ‘Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar’, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2019
Utiarahman, Andre Putra, ‘Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, Lex Crimen, 8.10 (2020)
Yuristia, Risma, ‘Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Tersangka’, Verstek, 4.3 (2016)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
