Open Defecation Free in Kartiasa Village in The Era Of Regional Autonomy: Implementation and Barriers
DOI:
https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4061Keywords:
Village Government, Open Defecation Free, Regional Autonomy.Abstract
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keterlibatan Pemerintah Desa Kartiasa dalam melaksanakan salah satu program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu Open Defecation Free (ODF) pada era otonomi daerah saat ini. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk keterlibatan Pemerintah Desa ODF pada wilayah Kabupaten Sambas, yaitu Desa Kartiasa, serta faktor penghambat pelaksanaan program ODF. Tulisan penelitian ini bersifat empiris, dan untuk memperoleh data melakukan obesevasi dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Desa Kartiasa dalam melaksanakan program ODF berdasarkan pada Surat Edaran Bupati Sambas Nomor 440/16/Dinkes tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Faktor penghambat pelaksanaan ODF oleh Pemerintah Desa Kartiasa yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, rendahnya pengetahuan masyarakat akan nilai kesehatan, tidak ada peraturan desa, terbatasnya sarana dan prasarana, dan tidak ada pengawasanKata Kunci: Pemerintah Desa, Open Defecation Free, Otonomi Daerah Abstract: The purpose of this study was to analyze the involvement of the village government in implementing one of the Community-Based Total Sanitation (STBM) programs, namely Open Defecation Free (ODF) in the current era of regional autonomy. This research focuses on how the form of ODF Village Government involvement in the Sambas Regency area, namely Kartiasa Village, as well as the inhibiting factors for the implementation of the ODF program. The writing of this research is empirical, and to obtain data, we conduct observations and interviews. The results showed that the Kartiasa Village Government in implementing the ODF program was based on the Sambas Regent Circular Number 440/16/Dinkes concerning the Implementation of the Community-Based Total Sanitation Program. The inhibiting factors for the implementation of ODF by the Kartiasa Village Government are low community awareness to live clean, low community knowledge of the value of health, no village regulations, limited facilities and infrastructure, and no supervisionKeywords: Village Government, Open Defecation Free, Regional Autonomy.References
Ahmadi, Robby. “Analisis Peran Pemerintah Pekon Dalam Pelaksanaan Pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Pringsewu (Studi Di Pekon Wonodadi Dan Pekon Kediri Kecamatan Gadingrejo).” Skripsi, Universitas Lampung, 2019.
Arifianty, Della Putri. “Peran Pemerintah Lokal Dalam Peningkatan Sanitasi Lingkungan Masyarakat: Studi Tentang Keberhasilan Program Open Defecation Free (ODF) Di Kabupaten Bojonegoro.” Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume 5, no. 3, September-Desember (2017).
Celesta, Almas Ghassani, and Nurul Fitriyah. “Gambaran Sanitasi Dasar Di Desa Payaman, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.” Jurnal Kesehatan Lingkungan Volume 11, no. 2. April (2019). doi:10.20473/jkl.v11i2.2019.83-90.
Chaerunnissa, Chika. “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Legok Dan Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung).” Jurnal Politika Volume 5, no. 2. Oktober (2014).
Dewi, Yusriani Sapta. “Peran Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan.” Jurnal Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Vol. XII No. 02 (2011): 61—64.
Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan. Kebijakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jakarta: Disampaikan dalam Lokakarya Review STBM pada 24 Januari, 2019.
Floridiana, Zamia. “Analisis Higiene Penjamah Makanan Dan Sanitasi Lingkungan Pada Industri Rumah Tangga Tahu Jombang 2018.” Jurnal Kesehatan Lingkungan Volume 11, no. 1. Januari (2019). doi:10.20473/jkl.v11i1.2019.75-82.
Hoelman, Mickael B, and Sugeng Bahagijo, dkk. Sustainable Development Goals-SDGs (Panduan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Pemangku Kepentingan Daerah). Jakarta Selatan: INFID Edisi Revisi, 2016.
Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (2014).
Labolo, Muhammad. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Mardikanto, and Poerwoko. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2015.
Muaja, Maria Sophie, Odi Roni Pinontoan, and Oksfriani Jufri Sumampouw. “Peran Pemerintah Dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Stop Buang Air Besar Sembarangan.” Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine Volume 1, no. 3 (July 2020).
Mudzhar, M Atho. Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
Ndraha, Taliziduhu. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (editor), and Dariyatno (penerjemah). Handbook of Qualitative Research (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Rosana, Mira. “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.” Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 (2018): 148—63.
Sekretariat Jenderal MPR RI 2018. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2018).
Setyaningsih, Tatiek, and Bayu Mitra Adhyatma Kusuma. “Mendobrak Keterbatasan Masyarakat: Mewujudkan Desa Open Defecate Free Di Kabupaten Banyuwangi Melalui Inovasi Pujasera.” The Indonesian Journal of Public Administration Volume 2, no. 2 (Nopember 2016).
Sjafrizal. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
Sukma, Hadiati, Mursid, and Nurjazuli. “Hubungan Pengetahuan, Sikap BAB, Dan Kepemilikan Septic Tank Dengan Status ODF (Open Defecation Free) Di Kecamatan Candisari Kota Semarang.” Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 6, no. Nomor 6, Oktober (2018): pp 143-149.
Surat Edaran Bupati Sambas Nomor 440/16/Dinkes tentang Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (2018).
UCLG. “UCLG and Global Taskforce Advocacy Pays off in SDGs Outcome Document Transforming Our World. Http://Www.Uclg.Org/En/Media/News/Uclg—and—Global— Taskforce—Advocacy—Pays—SDGs—Outcome—Document—Transforming—Our—World.,” n.d.
Interview with Mr. Abul Khair as the Secretary of Kartiasa Village, tanggal 13 Agustus, 2020.
Interview with Mr. Dedi Nurfiansyah as Head of Administration and General Affairs of Kartiasa Village, 13 Agustus, 2020.
Interview with Mr. Edy Rakhman as the Head of Kartiasa Village, tanggal 2 Juli, 2020.
Interview with Mr. Iswandi as the Head of Planning for Kartiasa Village, 13 Agustus, 2020.
Interview with Mrs. Yulida as the Head of Kartiasa Village Service, 13 Agustus, 2020.
Wibisana, Andri G. “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya.” Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 43, no. 1. Januari-Maret (2013).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
