PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA
DOI:
https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2140Keywords:
Hukum Adat, Gelar Adat, Lembaga Adat.Abstract
Sejarah masuknya aturan hukum dari Belanda pada masa penjajahan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang wajib menggunakan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah tersebut. Diwajibkannya menggunakan aturan hukum dari luar, berhasil mengeyampingkan aturan hukum adat yang memang sudah menjadi ciri khas setiap daerah adat di Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan hukum adat itu lemah. Lemahnya hukum adat berdampak pada tidak dijiwainya lagi hukum adat sebagai aturan yang sesuai dengan tatacara berkehidupan masyarakat Indonesia, hal ini terjadi pada Prosesi Pemberian Gelar Adat yang ada di Bolaang Mongondow Raya. Prosesi adat tertinggi yang harusnya sangtalah sakral tidak lagi menjadi suatu hal yang disakralkan dan jauh dari perhatian pemerintah. Oleh karena itu pembentukan Lembaga adat oleh pemerintah menjadi sesuatu yang urgen untuk menyelamatkan semua prosesi adat termasuk Pemberian Gelar Adat.References
• Buku
FA. Adji Samekto, 2008, Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Yogyakart: Genta Press.
H.J,A. Damopolii, 2003. DODANDIAN : Kinotanoban dan Kisahku. Kotamobagu : yayasan Ibnu Sabil.
Jimly Asshiddiqie dkk. 2015. Supomo : Pergulatan Tafsir Negara Integralistik. Penerbit Thafa Media. Yogyakarta.
Khudzaifah Dimyati, cetakan kedua 2010. Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum Di Indonesia 1945-1990, Yogyakarta: Genta Publishing.
Rahadjo, Satjipto, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.
Rahardjo, Satjipto, Dalam Khudzaifah Dimyati (ed), 2004, Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press Ubiversitas Muhammadiyah Surakarta.
Rahadjo Satjipto, 2007. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Kompas.
Raharjo Satjipto, 2015.. Sosiologi Hukum. Jogjakarta. Genta Publishing.
Soetandyo Wignjosoebroto, , edisi 1-cetakan kedua1995. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
• Jurnal
Johan Jasin, 2015.VELUE IN EXECUTING TUMBILO TOHE ( PART OF LIGHT ) EACH OF RAMADAN AS ONE MANIFESTATION OF THE PARCTICE OF PANCASILA BY PEOPLE GORONTALO, Jurnal : Journal Of Humanity, III, (1), 1-11.
Sven Kosel, 2010. THE HISTORY OF ISLAM IN BOLAANG MONGONDOW, NORTH SULAWESI Rationalisation and derationalisation of religion, Journal : Indonesia and the Malay World Vol. 38. 43–64.
• Undang - Undang
Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Petaruran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Lembaga Adat.
• Internet
www.awdisulutnews.com.watung-disambut-masyarakat-bolaang. Di akses tanggal 7 mei 2017, 23 :15 Wita.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
