EKSISTENSI FATWA DSN MUI PASCA UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI PADA KOPERASI SYARIAH KOTA BANJARMASIN)

Abstract

ABSTRAK            Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro telah disahkan sejak tahun 2013 dan mulai diterapakan pada tahun 2015, artinya sudah berlaku kurang lebih 4 tahun hingga tahun 2019. Salah satu amanat UU LKM, Pasal 12 adalah LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Salah satu bentuk badan hukum LKM adalah Koperasi. Atas dasar latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana eksistensi Fatwa DSN MUI pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi tersebut.            Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research). Data yang digali dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tujuan dan objek penelitian yakni mengenai eksistensi Fatwa DSN MUI Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin. Sumber data terbagi menjadi dua yakni informan dan dokumen. Selain itu penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan studi dokumenter.                        Hasil dari penelitian ini adalah 3 buah  pola eksistensi Fatwa DSN MUI Pasca UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pada Koperasi Syariah di Kota Banjarmasin, antara lain: 1) Eksistensi Fatwa DSN sebagai Sumber Rujukan Utama; 2) Eksistensi Fatwa DSN sebagai Pembanding Rujukan Utama; dan 3)           Eksistensi Fatwa DSN sebagai Alternatif Pilihan Rujukan. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi tersebut antara lain: 1) engaruh minat dan permintaan dari masyarakat; 2) Pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad muamalah; 3) Paradigma masyarakat tentang akad muamalah; dan 4) Kemampuan Sumber Daya Manusia.