https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/feedJOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES2025-06-04T05:31:23+00:00Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA[email protected]Open Journal Systems<p>JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES (JILS)</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody align="top"> <tr> <td>Journal Title</td> <td>: JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES (JILS)</td> </tr> <tr> <td>E-ISSN</td> <td> <div>: <a href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1554012101">2656-8683</a></div> </td> </tr> <tr> <td>DOI Prefix</td> <td>: Prefix <a href="https://search.crossref.org/?q=2460-7606&from_ui=yes" target="_blank" rel="noopener">10.18592</a> by Crossref <img src="http://educasia.or.id/public/site/images/educasiasinta2/CROSREFF_Kecil2.png" alt="" /></td> </tr> <tr> <td>Editor in Chief</td> <td> <div>: <a>Anwar Hafidzi</a> (Scopus ID: 57215653628) </div> </td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>: [email protected] </td> </tr> <tr> <td>Publisher</td> <td>: Fakultas Syariah, <a href="https://www.uin-antasari.ac.id/" target="_blank" rel="noopener">Universitas Islam Negeri Antasari </a></td> </tr> <tr> <td>Frequency</td> <td>: 2 issues per year (June and December)</td> </tr> <tr> <td valign="top">Citation Analysis</td> <td> <div>: <a href="https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/25739#!">Garuda</a>| <a href="https://scholar.google.co.id/citations?user=YH31L-IAAAAJ&hl=id&authuser=2">Google Scholar</a><a href="https://scholar.google.co.id/citations?user=YH31L-IAAAAJ&hl=id&authuser=2"> </a>|<a href="https://app.dimensions.ai/discover/publication?search_mode=content&and_facet_source_title=jour.1425070">Dimensions</a> |<a href="https://drive.google.com/file/d/19ibDcx68UNbFqD-WZvPynJvcTf2W-BFN/view?usp=drive_link">SINTA 5</a></div> </td> </tr> </tbody> </table> <p>The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.</p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/19ibDcx68UNbFqD-WZvPynJvcTf2W-BFN/view?usp=drive_link"><strong>SINTA 5 (163_ Salinan 177_E_KPT_2024) </strong> <strong>by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia.</strong> </a></p>https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16187Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi2025-04-18T01:47:54+00:00Andrie Irawan[email protected]Vicella Kesya Galuh Iranti[email protected]<p>Penelitian ini membahas kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dari perspektif hak asasi manusia, proporsionalitas, dan nilai sosial budaya Indonesia. Tujuan utama adalah menganalisis pembenaran intervensi hukum pidana dalam kehidupan pribadi terkait kohabitasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan pribadi, melanggar prinsip proporsionalitas, serta kurang mempertimbangkan keberagaman nilai sosial budaya. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih restoratif dan berbasis perlindungan sosial untuk mengatur kohabitasi. Pendekatan hukum yang lebih inklusif dan dialogis diperlukan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan keberagaman nilai yang ada dalam masyarakat.</p>2025-05-21T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Andrie Irawan, Vicella Kesya Galuh Irantihttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16514Analisis Upaya Penegakan Hukum pada Kasus Pertambangan Mineral Tanpa Izin di Wilayah Hukum Kota Palangka Raya2025-05-21T13:05:12+00:00Rico Candra Firdaus[email protected]<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral tanpa izin dan pencegahan tindak pidana pertambangan mineral tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang mana penelitian ini dilakukan di Kota Palangkaraya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pertambangan mineral ilegal belum optimal, terutama terkait pengaturan lahan dan keterbatasan personil dalam pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin. Kepolisian telah mengambil langkah preventif melalui sosialisasi bahaya merkuri dan kerja sama dengan pemerintah. Pencegahan mencakup penyelidikan data penambang ilegal dan integrasi sosial dengan masyarakat di sekitar area tambang untuk meminimalkan dampak lingkungan.</p>2025-06-02T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Rico Candra Firdaushttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16432 Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Parepare Perspektif Ekonomi Syariah2025-05-16T13:35:06+00:00Kurnia Tri Wulandari[email protected]Hannani[email protected]Moh. Yasin Soumena[email protected]Umaima[email protected]<p>Praktik Politik Transaksional dalam Pilkada di Kota Parepare dikemas dalam berbagai bentuk baik itu berupa uang, barang, dan melakukan kampanye dari hulu ke hilir. Tentunya hal yang paling sering ditemui yakni pemberian uang dan barang melalui klientelisme tersebut atau tim sukses maupun partai politiknya. Praktik<em> money politic</em> dan pembelian suara telah menjadi gejala umum yang merusak integritas pilkada. Perspektif ekonomi syariah memandang bahwa praktik politik transaksional yang penuh dengan kepentingan pribadi dan transaksi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahu lebih mendalam terkait dengan Praktik Politik Transaksional pada Pemilihan Kepala Daerah / Walikota di Kota Parepare melalui teori Patronase dan Klientelismen, dengan menilai kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai kerangka moral yang normatif pada politik transaksional. Dengan menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan wawancara mendalam <em>(deep interview). </em> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik transaksional pada toeri patronase, pemilih cenderung memberikan dukungan bukan karna visi ataupun kapabilitas kandidat tetapi karna imbalan yang diberikan yakni uang ataupun barang. Dan tentunya praktik ini bertentantangan secara fundamental dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.</p>2025-06-03T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Kurnia Tri Wulandari, Hannani, Moh. Yasin Soumena, Umaimahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16684Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Pembatasan Pembangunan Tempat Ibadah di Banjarmasin2025-06-02T07:30:22+00:00Arie Sulistyoko[email protected]Rena Zulfaidah[email protected]Muhammad Sa'aduddin[email protected]Kamalia Rohana[email protected]<p>Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, hak ini terkadang dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk pembatasan pembangunan tempat ibadah. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terdapat beberapa kasus pembatasan pembangunan tempat ibadah yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak asasi manusia dilindungi dalam situasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin dalam perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan metode analisis normatif. Metode ini melibatkan pemeriksaan norma-norma hukum yang relevan, untuk menilai apakah pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pembangunan tempat ibadah di Banjarmasin sering kali didasarkan pada alasan yang tidak sah atau tidak proporsional, sehingga melanggar hak asasi manusia</p>2025-06-03T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Arie Sulistyoko, Rena Zulfaidah, Muhammad Sa'aduddin, Kamalia Rohanahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/16740Penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada Masjid di Kabupaten Balangan2025-06-04T05:31:23+00:00Muhammad Noor Ridani[email protected]Fajrul Ilmi[email protected]Budi Rahmat Hakim[email protected]Muhammad Haris[email protected]<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis untuk meneliti apakah masjid-masjid di Kecamatan Lampihong sudah menerapkan peraturan ini dengan tujuan membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat mengingat sudah lamanya peraturan tersebut disahkan melalui praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah yang biasa mereka laksanakan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembentukan kepanitiaan zakat fitrah dan penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 diterapkan pada masjid-masjid di Kecamatan Lampihong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 13 masjid yang ada di Kecamatan Lampihong, ada 6 masjid yang rutin membentuk kepanitiaan zakat fitrah, adapun praktik kepanitiaan zakat fitrah ini biasanya mereka membentuk satu hari sebelum hari raya Idul Fitri untuk menerima zakat fitrah dari jamaah masjid tersebut, kemudian pada malam harinya akan disalurkan kepada para mustahik di sana, dan 4 masjid dari 6 masjid tersebut sudah terdaftar secara resmi sebagai Unit Pengumpulan Zakat pada KUA Kecamatan Lampihong dan BAZNAS Kabupaten Balangan. Sehingga penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dirasa masih belum maksimal, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dan sinergitas antara BAZNAS Kabupaten Balangan serta para pengurus masjid yang ada di tingkat kecamatan.</p>2025-06-04T00:00:00+00:00Copyright (c) 2025 Muhammad Noor Ridani, Budi Rahmat Hakim, Fajrul Ilmi, Muhammad Haris