Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”, yang ditulis oleh Al’Ashfi Warraihan, NIM. 1119057, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.Skripsi ini ditulis karena adanya suatu kasus yang terjadi di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda mengenai sanksi adat melangkahi peran niniak mamak dalam perkawinan. Sanksi adat malangkahi peran niniak mamak dalam perkawinan  merupakan sanksi adat yang di berikan oleh para niniak mamak Suku Caniago Guguak kepada kemenakan  dikarenakan kemenakan tidak menghargai peran niniak mamaknya dalam adat perkawinan. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui secara utuh tentang bagaimana sanksi adat malangkahi peran niniak mamak dalam perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat malangkahi peran niniak mamak dalam perkawinan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi lansung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para niniak mamak Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda, sedangkan untuk data sekunder tokoh adat dan perangkat Nagari Siguntur Muda. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deskriptif dan komparatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat malangkahi peran niniak mamak dalam perkawinan yaitu, kedua mempelai tidak  di bolehkan baralek nagari, kemenakan tidak mendapatkan gelar adat atau gelar sako, kedua mempelai terbuang sepanjang adat, selanjutnya para niniak mamak memutuskan hubungan dengan kemenakannya. Tinjauan hukum Islam untuk sanksi tidak di perbolehkan baralek nagari dan tidak mendapatkan gelar adat termasuk pada mashlahah al-‘ammah karena menyangkut kepentingan suatu kaum beserta masyarakat adat yang ada di dalamnya, sedangkan untuk sanksi adat terbuang sepanjang adat dan para niniak mamak yang memutuskan hubungan dengan kemenakannya di kategorikan kepada mashlahah al-mulghah karena tidak sejalan dengan syari’at Islam.