Studi Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
DOI:
https://doi.org/10.18592/jils.v7i1.8786Keywords:
Keterwakilan, Perempuan, Calon anggota legislatifAbstract
Abstract: Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Article 245 stipulates that prospective legislative members must include at least 30% female representation. Preliminary data from interviews with several political party officials in the Hulu Sungai Tengah District indicate that conditions in the field are not as mandated by law. For that, the authors consider the need for research. The problem of this research is how to recruit political party cadres in Hulu Sungai Tengah Regency, and how is the representation of women in the recruitment of candidates for legislative members in the 2019 elections in the Hulu Sungai Tengah Regency. This research is field research using a qualitative descriptive approach. Primary data is the result of interviews, while secondary data is documents as supporting data. The research subjects were female legislative candidates, political party officials, and community leaders. The object of research is the representation of women as candidates for legislative members in the Hulu Sungai Tengah Regency. The study results show that the recruitment of political party cadres in the Hulu Sungai Tengah District has been carried out in stages. The representation of women in the recruitment of candidates for legislative members in the Hulu Sungai Tengah Regency in the 2019 election has fulfilled the provisions of Law Number 7 of 2017. The results of this research are expected to contribute ideas for the advancement of women in the Hulu Sungai Tengah District.Kata Kunci: Representative; Woman; Legislative member candidates Abstrak: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 245 mengamanatkan bahwa bakal calon anggota legislatif memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Data awal hasil wawancara dengan beberapa pengurus partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa kondisi di lapangan tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. Untuk itu penulis menganggap perlu adanya penelitian. Masalah penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen kader partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan bagaimana keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah dokumen sebagai data dukung. Subjek penelitian adalah calon anggota legislatif perempuan, pengurus partai politik, dan tokoh masyarakat. Objek penelitian adalah keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen kader partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilakukan secara berjenjang. Keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu tahun 2019 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan kaum perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.Keyword: Keterwakilan; Perempuan; Calon anggota legislatifReferences
Buku:
Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI.
Hadiz, Liza. 2004. Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Haris, Syamsuddin. 2005. Pemilu Langsung di Tengah Partai Oligarki: Proses Tuntutan dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Lovenduski, Joni. 2008. Politik Berparas Perempuan. Yogyakata: Kanisius.
Soetjipto, Ani Widyani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Jurnal:
Riyadh, Ahmad dan Hendra Sukmana. 2015. “Dinamika Penjaringan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, vol. 3, no. 2.
Undang-Undang:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Laporan Penelitian:
Wardhana, Allan FG. 2019. “Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Terhadap Partai Politik Di Kota Yogyakarta).” Laporan Penelitian Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
Internet:
Makna. Kamus Politik. Jakarta: Makna.com, 2019. https://www.maknaa.com/ politik/caleg (21 Mei 2022)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Luthfia Rahma Halizah, Bahran Bahran, Nuril Khasyi'in, Anwar Hafidzi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
