The Concept of Hand Catching Operations on Corruption Eradication Based on the Value of Justice (Decision Study Number 97 / Pid / Prad / PN Jkt.Sel)

Hoirur Rosikin

Abstract


Abstrak: Maraknya penangkapan yang dilakukan oleh KPK, yang dikenal dengan Operation Catch Hand atau OTT, telah menimbulkan polemik legal. Wacana ini mengemuka diawal intensitas anggota DPR seperti Fahri Hamzah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) dalam pemberantasan korupsi, apakah mencerminkan nilai keadilan dan untuk menemukan konsep pemberantasan korupsi terkait pengumpulan barang bukti permulaan dengan Hand Catching Operation (OTT) yaitu sesuai dengan nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipidana dalam arti nilai keadilan yang pada hakikatnya merupakan upaya paksa, memperoleh hak warga negara, tetapi karena untuk kepentingan bukti bahwa sudah diatur dalam undang-undang, tindakan ini bisa dibenarkan.

Kata Kunci: Kejahatan Korupsi; Penangkapan Tangan; Nilai Keadilan; Operasi

 

Abstrack: The rise of arrests made by the KPK, known as Operation Catch Hand or OTT, has led to a polemic of whether it is legal or not. This discourse arose at the beginning of the intensity of DPR member Fahri Hamzah. The aim of the research is to analyze hand-catching operations (OTT) in the eradication of corruption, whether it reflects the value of justice and to find the concept of eradicating corruption related to preliminary evidence collection with Hand Catching Operation (OTT) that is in accordance with the value of justice. The research method used is normative research. The result of the research is that the implementation of the Catching Hand Operation conducted by the Corruption Eradication Commission is punished in terms of the value of justice which is essentially a forced attempt, accruing the right of citizens, but because it is for the sake of proof that it is regulated in law, this action can be justified.

Kata Kunci: Corruption Crime; Hand-Catching; Justice Value; Operation


Keywords


Corruption Crime; Hand-Catching; Justice Value; Operation

Full Text:

PDF

References


Arsih, Budi, and C N Anisah, ‘Solutions Governance Diminish Corruption in Public Health Care Systems in Indonesia’, Health, 6.1 (2015), 55–71

Asyari, Fatimah, ‘Operasi Tangkap Tangan (Ott) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih Wtp Terkait Masalah Pelanggaran Hukum’, Legalitas, 2017

Barda, Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan (Prenada Media, 2018)

Barroso, Luis Roberto, ‘Here, There, & Everywhere: Human Dignity in Contemporary Law & in the Transnational Discourse’, Boston College International & Comparative Law Review, 2012

Baseri, Bahran, and Bahran Buseri, ‘Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 2018

Budiarsih, and Anisah Che Ngah, ‘Challenges In The Health Care System in Malaysia and Indonesia’, Scientific Journal of PPI-UKM, 2.6 (2015), 278–81

Coovadia, Imraan, ‘Corruption’, Social Dynamics, 2019

Djoko Sumaryanto, A, ‘The Implementation of Justice Collaborator at The Investigation Stage in East Java Regional Police’, 2019

Fernando, ‘Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan Yang Memerintahkan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Setya Novanto’ (Universitas Bhayangkara Jakarta, 2018)

Gautama, Mohammad Isa, ‘ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN OPERASI TANGKAP TANGAN PATRIALIS AKBAR DI MEDIA DARING LOKAL DAN NASIONAL’, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 2018

Gustitia, Arleta, ‘Upaya Peningkatan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli’, Jurnal Litigasi, 20.1 (2020)

Hernawati, and Windu Gata, ‘Sentimen Analisis Operasi Tangkap Tangan KPK Menurut Masyarakat Menggunakan Algoritma Support Vector Machine , Naive Bayes Berbasis Particle Swarm Optimizition’, Faktor Exacta, 2019

Hidayat, Iman, ‘Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia’, LEX Spesialis, 14, 26–34

Hikmawati, Puteri, ‘Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case)’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 2018

Muhaimin, Muhaimin, ‘Penetapan Tersangka Tidak Ada Batas Waktu’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Nola, Luthvi Febryka, ‘Operasi Tangkap Tangan Oleh KPK’, P3Di, 2013

Parikesit, Iqbal, Eko Soponyono, and Sukinta, ‘Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, Diponegoro Law Journal, 2017

‘Pasal 1 20 KUHAP’

‘Pasal 7 Ayat 1’

Plangiten, Maesa, ‘FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA’, Lex Crimen, 2013

Pratiwi, Nyoman Trisna Sari Indra, and Adiyaryani Ni Nengah, ‘PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI BENTUK KEBIJAKAN KRIMINAL DI INDONESIA’, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, 2019

R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., ‘KUHP DAN KUHAP’, in KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, 2014

R.A, Aan Saputra, I Made Sepud, and Simon Nahak, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN TANAH’, JURNAL PRASADA, 4.1 (2017), 32–41

Ramadhani, Wahyu, Said Iskandar, and Radhali Radhali, ‘Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh’, Syiah Kuala Law Journal, 2018

S Nusi, Hartati, ‘PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEBAGAI UPAYA PAKSA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA’, Lex Crimen, 2016

Sebayang, Sahri, ‘Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)’, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 2019

Suswantoro, Suswantoro, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM MENURUT HAK ASASI MANUSIA’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2018

‘TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI PENGECUALIAN TERHADAP PENANGKAPAN MENURUT KUHAP’, LEX PRIVATUM, 2016

Utama Ray Dio, I Made Arya; Sanjaya, ‘Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar’, Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2019

Utiarahman, Andre Putra, ‘Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, Lex Crimen, 8.10 (2020)

Yuristia, Risma, ‘Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Mengenai Penetapan Status Tersangka’, Verstek, 4.3 (2016)




DOI: http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4446

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 hoirur rosikin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

===================================

 

 

===================================

 

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Indexed By:

 

                    

===================================

 

Creative Commons License Hit counters

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran is the member of Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) and Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia.

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran  is published under licensed of a  Creative Commons Attribution 4.0 International License

Copyright ©2020 Universitas Islam Negeri Antasari, Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Powered by Public Knowledge Project OJS